Beranda > Uncategorized > TITIK RAWAN MONEY POLITICS DALAM PEMILUKADA

TITIK RAWAN MONEY POLITICS DALAM PEMILUKADA

TITIK RAWAN MONEY POLITICS DALAM PEMILUKADA

Harusnya, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dapat tercapai akuntabilitas kepala daerah, pelayanan publik yang lebih baik, dan cepat terwujudnya Good governance. Namun, sepertinya hal itu masih belum dapat terrealisasikan. Sebab dalam pelaksanaannya, acap kali diselimuti praktek-praktek pelanggaran pidana berupa money politics. Setidaknya ada dua praktek yang dilakukan, yaitu dalam rekruitmen dan pelaksanaan proses Pemilukada. Akibatnya, kegagalan Pemilukada tidak dapat terelakkan. Akar masalahnya adalah kerakusan sebagian besar elit politik lokal. Walaupun money politics atau politik uang termasuk perbuatan pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32/2004, tentang Pemerintah Daerah, yang pelakunya diancam pidan penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama satu tahun dan/atau denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak sepuluh juta rupiah. Tetap saja, Pemilukada masih kental dengan money politics. Padahal di Pemilukada, partai politik mengemban tugas mulia untuk mencari calon-calon pemimpin alternatif yang memiliki integritas tinggi, visi yang jauh ke depan untuk membawa daerahnya menjadi lebih maju, serta mampu menjadi pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat. Setidaknya ada dua titik rawan timbulnya money politics dalam Pemilukada. Pertama, pelaksanaan rekrutmen calon. Ironisnya, rekrutmen calon justru dibungkus dengan dalih melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 56 ayat 2, Undang-undang No. 12 tahun 2008, tentang Pemerintah Daerah yaitu, pasangan calon diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan. Dalam pasal ini, memang tahapan pra-penetapan calon, pasangan calon kepala daerah harus mencari partai politik sebagai kendaraan dalam Pemilukada. Logika hukum inilah yang memunculkan praktek politik transaksional untuk menyewa kendaraan politik bagi para pelamar bakal calon. Mayoritas, para peminat justru datang dari luar kader partai akibat kegagalan partai dalam pengkaderannya, sehingga partai tak lebih dari sekedar calo yang mengutip sejumlah uang dalam proses transaksionalnya. Pemilukada yang seyogyanya dapat mengikis praktik politik kotor yang sebelumnya terjadi ketika sistem parlementer. Kenyataannya hanyalah pergeseran tempat transaksi saja. Semula terjadi di gedung dewan, bergeser ke kantor-kantor partai politik. Akhirnya, partai acap kali tidak lagi menggunakan akal sehat sebagai landasan penjaringannya, apalagi menggunakan ideoligi atau platform partai, itu terlalu jauh. Lebih parah lagi, mereka yang berpedoman pada idealisme dan peraturan disebut bentuk kemunafikan. Maka jangan heran, jika kredibelitas, akseptabilitas dan kapabelitas tidak lagi menjadi acuan. Sistem rekrutmen yang dilakukan partai sering menggunakan sistem oligarki dan cenderung tertutup. Sistem inilah yang menimbulkan kerawanan praktek money politics. Akibatnya, calon terpilih bukan tipe pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk melayani masyarakat, tetapi layaknya sebongkah daging hidup yang haus kekuasaan dengan karakter individualis, kapilatis, otoriter, dan yang pasti akan menumpuk kekayaan guna mengganti uang yang telah dihabiskannya dalam pelaksanaan Pemilukada. Kedua, praktek money politics terjadi pada arena kompetisi, sejak kampanye sampai detik-detik menjelang pencoblosan. Karena mahalnya biaya kampanye dan iklan, setiap kontestan Pemilukada memerlukan kucuran dana amat besar dan tidak mungkin didapatkan hanya dari sumbangan normal sesuai ketentuan undang-undang . Akibatnya, mereka melanggar ketentuan batas sumbangan. Mereka mendapat sumbangan dari para kapitalis yang berkepentingan dengan daerah pemilihan tersebut. Padahal, besaran jumlah sumbangan dalam Pilkada sudah diatur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 79, Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009, tentang pedoman teknis kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pengejowantahan dari Pasal 65 PP No. 6 tahun 2005 menyebutkan, dana kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp 50 juta rupiah, dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350 juta rupiah, dan pemberi sumbangan lebih dari Rp 2,5 juta rupiah harus mencantumkan identitas yang jelas. Ketika pentas politik sudah dipenuhi money politics, maka semuanya akan tenggelam dalam tumpukan dan permainan uang. Dalam kondisi tersebut, tidak ada lagi keseimbangan dalam persaingan, sifat fairness hilang dengan sendirinya. Inilah momen ketika demokrasi dikuasai oleh kaum kapitalis, mafia hukum, termasuk para cukong-cukong politik. Ketika para elit politik masih banyak yang berlaku kotor dan sangat sulit untuk dirubah karena berkaitan dengan tingkat moralitas personal, maka saatnya masyarakat tampil untuk memaksa terjadinya perubahan dengan cara melakukan pencoblosan dengan memilih orang yang tepat, tidak karena ada tekanan atau atas dasar pemberian sejumlah uang, sehingga manfaat Pemilukada dapat dirasakan masyarakat. Jika masyarakat membiarkan, maka berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan terpilih nanti, hanya untuk memenuhi kepentingan kroni politiknya. Jangan heran, para kepala daerah produk Pemilukada yang penuh persekongkolan penguasa dan pengusaha, hanya akan melahirkan drakula ganas. Dia akan menghisap segala sumber daya yang ada di daerahnya untuk membayar utang kepada para donaturnya. Mereka akan membiarkan maraknya pengangguran, kriminalitas, pembalakan hutan, mark up proyek pembangunan, dan yang pasti jumlah kemiskinan tetap meningkat. Pendeknya, mereka tidak akan segan-segan mengorbankan kepentingan rakyat hanya karena tidak mau tercatat sebagai piutang dana Pemilukada. Penulis : Asep Toha, Ketua Gerakan Rakyat Pemberantas Korusi (GRPK), Tim ahli bidang politik dan pemerintahan Forum Karawang Membangun (FKM)

Iklan
Kategori:Uncategorized
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: