Beranda > Uncategorized > AD ART LSM BARA

AD ART LSM BARA

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

BARISAN RAKYAT INDONESIA

(LSM BARA)


Pembukaan

Setelah cucuran keringat dan darah digelontorkan oleh para mujahid kita ketika merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini kita saatnya mengisi kemerdekaan sesuai dengan khittahnya. Kemerdekaan yang hakiki yaitu kemerdekaan beribadah, berusaha, dan berinisiatif demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Namun sayang, kemerdekaan tersebut terasa belum begitu maksimal, setelah sebagian kemerdekaan itu direbut justru oleh bangsa sendiri. Kita sering melihat penindasan dimana-mana. Korupsi semakin menjadi, kejahatan kemanusiaan masih saja kita saksikan. Semuanya tak lepas dari moralitas personal yang tidak ingat terhadap proses kemerdekaan. Para ulama, kiyai, santri dan tokoh masyarakat kita menginginkan kita terlepas dari itu semua.

Adalah kewajiban kita sebagai penerus jihad para mujahidin kita untuk meluruskan khitah yang hakiki dari para pendahulu kita, agar tercapai Baldatun thayyibatun warrabbun ghafur.

Dengan tujuan tersebut, maka dengan bangga kami mendirikan sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat yang kemudian kami beri nama Barisan Rakyat Indonesia yang kemudian dipanggil BARA.

Untuk mencapai maksud, tujuan, serta demi tertib dan teraturnya mekanisme organisasi, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Aanggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

  1. Organisasi ini bernama Barisan Rakyat Indonesia disingkat BARA.
  2. BARA berdiri pada tanggal 11 Maret 2010 di Karawang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
  3. Pusat organisasi BARA di Kabupaten Karawang.

BAB II

STATUS DAN KEDAULATAN

Pasal 2

BARA adalah organisasi swadaya masyarakat yang mandiri, profesional, dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam upaya terbebas dari penindasan.

Pasal 3

Kedaulatan tertinggi organisiasi ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya didalam Musyawarah Nasional.

BAB III

AZAS DAN SIFAT

Pasal 4

BARA berazaskan Syariat Islam.

Pasal 5

  1. BARA termasuk salah satu komponen kekuatan masyarakat.
  2. BARA adalah organisiasi swadaya masyarakat yang bersifat independen.
  3. BARA adalah organisiasi swadaya masyarakat yang beranggotakan seluruh warga negara Republik Indonesia yang berusia diatas 17 tahun dan siap mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan berbagai peraturan organisasi BARA.

BAB IV

LANDASAN, PEDOMAN, DAN MOTO PERGERAKAN

Pasal 6

Landasan Pergerakan BARA adalah Kemerdekaan dan Keadilan diatas segala-galanya.

Pasal 7

Pedoman Pergerakan BARA adalah :

  1. Ikrar Keluarga Besar BARA disebut ikrar BARA.
  2. Tekad Keluarga Besar BARA disebut tekad BARA.
  3. Motivasi pergerakan Keluarga Besar BARA disebut motivasi pergerakan BARA.

Pasal 8

Moto Pergerakan adalah “Siap Tandang Siap Tanding”

BAB V

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 9

  1. BARA menghimpun seluruh kekuatan masyarakat untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa sehingga terbentuk kader-kader pimpinan bangsa kuat rohani dan jasmani.
  2. BARA bermaksud menggalang potensi seluruh warga negara sehingga menjadikan penggerak kebebasan, kemerdekaan dan menolak segala bentuk penindasan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Pasal 10

  1. BARA bertujuan menggalang persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan dan mengembangkan semangat pengabdian kepada organisasi, bangsa dan negara sebagai wujud kepedulian terhadap agama, bangsa dan negara.
  2. BARA bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki seluruh masyarakat sehingga terbentuk semangat kebersamaan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat luas.

Pasal 11

  1. BARA sebagai organisasi berfungsi sebagai sarana dan prasarana masyarakat untuk menjalin kerja sama yang bersifat kekerabatan sehingga tercapai cita-cita bersama.
  2. BARA berfungsi sebagai dinamisator, mediator, stabilisator, katalisator dan komunikator dalam kepentingan masyarakat luas.

BAB VI

P E R A N

Pasal 12

Untuk mencapai tujuannya, BARA menitik beratkan peranan pada :

  1. Meningkatkan iman dan taqwa sebagai wujud wujud pengabdian kepada Allah. SWT.
  2. Meningkatkan dan mempertebal semangat pengabdian demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meneruskan cita-cita para mujahid kita.
  3. Mendorong terciptanya perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dalam meningkatkan kemakmuran, pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
  4. Mengembangkan tatanan sosial ekonomi yang mandiri sebagai usaha bersama serta mendorong kemitraan usaha yang diabadikan sepenuhnya untuk kesejahteraan seluruh anggota dalam lingkup keluarga besar BARA.
  5. Mendorong, mengembangkan dan meningkatkan terselenggaranya pendidikan serta pelatihan ketenaga-kerjaan, sehingga terwujudnya sumber daya manusia yang terampil, profesional dan produktif guna ikut serta dalam mengisi pembangunan.
  6. Menjalin kerjasama dan menciptakan suasana kekeluargaan dengan organisasi lainnya.

BAB VII

KEANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 13

  1. Sistem keanggotaan BARA adalah kaderisasi.
  2. Anggota BARA terdiri dari
    1. anggota biasa
    2. anggota luar biasa
    3. anggota kehormatan.
    4. Kader BARA adalah seluruh masyarakat yang mendaftar sebagai anggota dan telah melalui proses kaderisasi.
    5. Ketentuan selanjutnya mengenai keanggotaan dan kader diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

  1. Dewan Pembina berada pada semua tingkatan kepengurusan.
  2. Penasehat Hukum berada pada pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus Cabang.
  3. Pengurus Pusat BARA membawahi dan meng-organisir Pengurus Wilayah yang berkedudukan di tempat didirikannya BARA yaitu Kabupaten Karawang.
  4. Pengurus Wilayah BARA membawahi dan meng-organisir Pengurus Daerah dan berkedudukan di ibukota provinsi.
  5. Pengurus Daerah BARA membawahi dan meng-organisir Pengurus  Cabang dan berkedudukan di ibukota kabupaten/ kotamadya/kota administratif.
  6. Pengurus Cabang BARA membawahi dan meng-organisisr Pengurus Ranting dan berkedudukan di Kota Kecamatan.
  7. Pengurus Ranting BARA mebawahi dan meng-organisisr anggota dan berkedudukan di tingkat desa/kelurahan.
  8. Mekanisme susunan organisasi diatur dalam Aanggaran Rumah Tangga.

BAB IX

KEPENGURUSAN

Pasal 15

  1. Kepengurusan BARA di tingkat pusat dipilih dan disahkan melalui musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
  2. Kepengurusan BARA ditingkat daerah/provinsi dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
  3. Kepengurusan BARA ditingkat kabupaten/kota dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
  4. Kepengurusan BARA ditingkat kecamatan dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
  5. Kepengurusan BARA ditingkat desa dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
  6. Susunan dan wewenang pengurus akan diatur dalam Anggaran Rrumah Tangga.

BAB X

BADAN-BADAN
Pasal 16

  1. Badan-badan terdiri dari :
    1. Lembaga;
    2. Koperasi;
    3. Yayasan.
    4. Penjelasan dan ketentuan mengenai badan-badan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17

Permusyawaratan BARA terdiri dari ;

  1. Musyawarah Nasional (Munas)
  2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
  3. Musyawarah Wilayah (Muswil)
  4. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub)
  5. Musyawarah Daerah (Musda)
  6. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)
  7. Musyawarah Cabang (Muscab)
  8. Musyawarah Cabang Luar Biasa (Musdalub)
  9. Musyawarah Ranting (Muran)
  10. Musyawarah Ranting Luar Biasa (Musranlub)

Pasal 18

  1. Rapat-rapat terdiri dari ; Rapat Pimpinan, Rapat Kerja, Rapat Pengurus dan Rapat Dewan Penasehat.
  2. Uraian seperti tersebut pada ayat (1) diatas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 19

  1. Keuangan organisasi diperoleh dari :
    1. Iuran anggota
    2. Usaha yang sah
    3. Bantuan yang tidak mengikat.
    4. Pengaturan keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

ATRIBUT

Pasal 20

  1. Atribut organisasi terdiri dari :
    1. Lambang BARA
    2. Lambang Keluarga Besar BARA
    3. Hymne dan Mars
    4. Bendera
    5. Seragam anggota dan kelengkapannya.
    6. Bentuk, makna, arti dan ukuran lambang BARA serta tata cara penggunaan lambang dan atribut lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

  1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan pada Musyawarah Nnasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilakukan khusus untuk itu.
  2. Perubahan sebagaimana Pasal 1 diatas, dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari Pengurus Wilayah dan 2/3 Pengurus Daerah.
  3. Keputusan sebagaimana pasal 1 diatas, adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 dari peserta yang hadir.

BAB XV

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

  1. BARA hanya dapat dibubarkan dengan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
  2. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari Pengurus Wilayah dan ¾ Pengurus Cabang.
  3. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 dari peserta yang hadir.

BAB XVI

P E N U T U P

Pasal 23

Anggaran Rumah Tangga tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan bunyi dan jiwa Anggaran Dasar.

Pasal 24

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di    : Karawang

Pada tanggal     : 11 Maret 2010

Musyawarah Nasional I

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

BARISAN RAKYAT INDONESIAAN

( LSM BARA )

Presidium :


Ketua/Anggota

Cepyan Lukmanul Hakim

Sekretaris / Anggota

Asep Toha. S.Ag

Anggota

Riki Fauzi Rahman, S.Sos

Jajang Sulaeman, S.Ag

Asep Jamaludin, SE

ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

BARISAN RAKYAT INDONESIA

(LSM BARA)


BAB I

UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan uraian dan atau memuat hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB II

LANDASAN DAN PEDOMAN PERGRAKAN

Pasal 2

  1. Semangat para mujahid yang pantang menyerah dan tak kenal lelah adalah nafas bagi seluruh anggota.
  2. Semangat demi tegaknya Syariat Islam adalah semangat pengabdian demi tercapainya madotillah.

Pasal 3

  1. Ikrar Keluarga Besar BARA pada hakekatnya merupakan kesepakatan seluruh anggota dalam membentuk wadah pergerakan.
  2. Tekad Keluarga Besar BARA merupakan pengejawantahan dari ikrar BARA untuk mewujudkan cita-cita dan merupakan penggugah semangat dalam melaksanakan kegiatan dan pergerakan Keluarga Besar BARA.
  3. Motivasi pergerakan Keluarga Besar BARA adalah pemantapan semangat dan tekad untuk selalu berjihad Li’ilai Kalimatillah.
  4. Pedoman pergerakan Keluarga Besar BARA merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
  5. Tata cara penggunaan pedoman pergerakan Keluarga Besar BARA diatur dalam peraturan organisasi.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

  1. Anggota BARA adalah seluruh warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi.
  2. Ketentuan selanjutnya mengenai persyaratan keanggotaan diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 5

  1. Anggota Biasa adalah seluruh warga negara Republik Indonesia yang dengan suka rela mendaftarakan diri menjadi anggota.
  2. Anggota Kehormatan adalah tokoh perorangan yang berjasa besar terhadap organisasi BARA.
  3. Setiap Anggota Kehormatan diusulkan oleh Keluarga Besar BARA dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan sepengetahuan Dewan Pembina.

Pasal 6

  1. Setiap anggota;
    1. Memperoleh perlakuan yang sama dari atau untuk organisasi.
    2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran.
    3. Memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan kader dari organisasi.
    4. Setiap anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih.

Pasal 7

Setiap anggota berkewajiban ;

  1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
  2. Menghayati dan mengamalkan landasan dan pedoman pergerakan BARA.
  3. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta seluruh keputusan organisasi.

Pasal 8

  1. Setiap anggota kehilangan keanggotaan atau berhenti sebagai anggota karena :
    1. Meninggal dunia.
    2. Mengundurkan diri yang disampaikan kepada pengurus setempat secara tertulis.
    3. Diberhentikan karena membuat kesalahan-kesalahan yang merugikan organisasi secara sengaja dan melanggar semua ketentuan-ketentuan organisasi yang ditetapkan
    4. Pindah Kewarganegaraan.
    5. Setiap anggota yang akan diberhentikan berhak membela diri dalam rapat yang diadakan untuk itu.
    6. Tata cara pelaksanaan sebagaimana ayat 2 diatas diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 9

  1. Setiap anggota berhak mendapatkan kartu tanda anggota sesuai dengan status keanggotaannya
  2. Bentuk kartu anggota dan tata cara penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IV

K A D E R

Pasal 10

  1. Syarat kader
    1. Mempunyai kualifikasi atau kemampuan.
    2. Telah melalui proses kaderisasi formal internal organisasi.
    3. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi.
    4. Lembaga pengelola kader dibentuk ditingkat pusat, daerah, dan cabang.
    5. Ketentuan mengenai lembaga pengelola kader diatur daam peraturan organisasi.

BAB V

DEWAN PEMBINA

Pasal 11

  1. Dewan Pembina BARA adalah seluruh tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh musyawarah organisasi di setiap tingkatan organisasi.
  2. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pembina pada semua tingkatan adalah  memberikan petunjuk, saran dan bantuan baik moril maupun materil kepada organisasi BARA dalam menjalankan seluruh kegiatan atau peran organisasi.

BAB VI

PENASEHAT HUKUM

Pasal 12

  1. Penasehat hukum adalah perseorangan atau lembaga advokasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh musyawarah.
  2. Wewenang Penasehat Hukum adalah memberikan bantuan serta nasehat hukum kepada organisasi.
  3. Penasehat hukum berhak diberikan honor profesinya yang berdasarkan kesepakatan dan kemampuan organisasi.

BAB VII

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 15

  1. Pengurus Pusat bersifat kolektif yang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Departemen.
  2. Pengurus Harian ditingkat pusat dipilih dan dikukuhkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
  3. Pengurus Harian ditingkat pusat sekurang-kurangnya terdiri dari :
    1. Seorang Ketua Umum
    2. Dua orang Ketua
    3. Seorang Sekretaris Umum
    4. Satu orang Wakil Sekretaris Umum
    5. Seorang Bendahara Umum
    6. Satu orang Bendahara
    7. Beberapa Departemen yang dianggap perlu.
    8. Pengurus Departemen dipilih dan dikukuhkan oleh Pimpinan Pengurus Harian PP BARA
    9. Setiap Departemen sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang.
    10. Pleno Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Departemen.

Pasal 16

  1. Pengurus Wilayah bersifat kolektif yang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Divisi.
  2. Pengurus Harian ditingkat Wilayah dipilih dan dikukuhkan oleh Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
  3. Pengurus Harian ditingkat Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari :
    1. Seorang Ketua
    2. Satu orang Wakil Ketua
    3. Seorang Sekretaris
    4. Seorang Bendahara
    5. Beberapa Divisi yang dianggap perlu.
    6. Pengurus Divisi dipilih dan dikukuhkan oleh Pengurus Harian PW. BARA.
    7. Setiap Pengurus Divisi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang.
    8. Pleno Daerah terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Divisi.

Pasal 17

  1. Pengurus Daerah bersifat kolektif yang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Biro.
  2. Pengurus Harian ditingkat Daerah dipilih dan dikukuhkan oleh Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
  1. Pengurus Harian ditingkat Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari :
    1. Seorang Ketua
    2. Satu orang Wakil Ketua
    3. Seorang Sekretaris
    4. Seorang Bendahara
    5. Beberapa Biro yang dianggap perlu.
    6. Pengurus Biro dipilih dan dikukuhkan oleh Pengurus Harian PD. BARA.
    7. Setiap Pengurus Biro sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang.
    8. Pleno Daerah terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Biro.

Pasal 18

  1. Pengurus Cabang bersifat kolektif yang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Bidang.
  2. Pengurus Harian ditingkat Cabang dipilih dan dikukuhkan oleh Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
  3. Pengurus Harian ditingkat Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari :
    1. Seorang Ketua
    2. Satu orang Wakil Ketua
    3. Seorang Sekretaris
    4. Seorang Bendahara
    5. Beberapa Bidang yang dianggap perlu.
    6. Pengurus Bidang dipilih dan dikukuhkan oleh Pengurus Harian PC. BARA.
    7. Setiap Pengurus Bidang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang.
    8. Pleno Cabang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Bidang.

Pasal 19

  1. Pengurus Ranting bersifat kolektif yang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Seksi.
  2. Pengurus Harian ditingkat Ranting dipilih dan dikukuhkan oleh Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
  3. Pengurus Harian ditingkat Ranting sekurang-kurangnya terdiri dari :
    1. Seorang Ketua
    2. Satu orang Wakil Ketua
    3. Seorang Sekretaris
    4. Seorang Bendahara
    5. Beberapa Bagian yang dianggap perlu.
    6. Pengurus Bagian dipilih dan dikukuhkan oleh Pengurus Harian PR. BARA.
    7. Setiap Pengurus Bagian sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang.
    8. Pleno Cabang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Bagian.

BAB VIII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 20

Pengurus Pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

  1. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh Munas BARA dan segala keputusan-keputusan organisasi.
  2. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina dan Penasehat Hukum.
  3. Memberikan pertanggung jawaban kepada Munas.
  4. Menyusun, mensahkan, dan memberhentikan lembaga-lembaga ditingkat pusat
  5. Mengukuhkan dan mensahkan Pengurus Wilayah.
  6. Memperhatikan usul-usul dari Pengurus Wilayah.
  7. Mengusulkan dan menetapkan anggota kehormatan BARA
  8. Dapat memberhentikan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Pengurus Wilayah mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

  1. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh Muswil BARA dan segala keputusan-keputusan organisasi.
  2. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina dan Penasehat Hukum.
  3. Melaksanakan segala keputusan dan intruksi Pengurus Pusat.
  4. Memberikan pertanggung jawaban kepada Muswil.
  5. Menyusun, mensahkan, dan memberhentikan lembaga-lembaga ditingkat Wilayah atas sepengetahuan dan persetujuan Pengurus Pusat.
  6. Mengukuhkan dan mensahkan Pengurus Daerah.
  7. Memperhatikan usul-usul dari Pengurus Daerah.
  8. Mengusulkan anggota kehormatan BARA
  9. Dapat memberhentikan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Pengurus Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

  1. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh Musda BARA dan segala keputusan-keputusan organisasi.
  2. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina dan Penasehat Hukum.
  3. Melaksanakan segala keputusan dan intruksi Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah.
  4. Memberikan pertanggung jawaban kepada Musda.
  5. Menyusun, mensahkan, dan memberhentikan lembaga-lembaga ditingkat Daerah atas sepengetahuan Pengurus Pusat dan persetujuan Pengurus Wilayah.
  6. Mengukuhkan dan mensahkan Pengurus Cabang.
  7. Memperhatikan usul-usul dari Pengurus Cabang.
  8. Mengusulkan anggota kehormatan BARA.
  9. Dapat memberhentikan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Pengurus Cabang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

  1. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh Muscab BARA dan segala keputusan-keputusan organisasi.
  2. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina.
  3. Melaksanakan segala keputusan dan intruksi Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
  4. Memberikan pertanggung jawaban kepada Musda.
  5. Menyusun, mensahkan, dan memberhentikan lembaga-lembaga ditingkat Cabang atas sepengetahuan Pengurus Wilayah dan persetujuan Pengurus Wilayah Daerah.
  6. Mengukuhkan dan mensahkan Pengurus Ranting.
  7. Memperhatikan usul-usul dari Pengurus Ranting.
  8. Mengusulkan pemberhentian anggota.

Pasal 24

Pengurus ranting mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

  1. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh Muran BARA dan segala keputusan-keputusan organisasi.
  2. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina.
  3. Melaksanakan segala keputusan dan intruksi Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Pengurus cabang.
  4. Memberikan pertanggung jawaban kepada Muran.
  5. Menyusun, mensahkan, dan memberhentikan lembaga-lembaga ditingkat ranting atas sepengetahuan Pengurus Daerah dan persetujuan Pengurus Wilayah Cabang.
  6. Mengukuhkan dan mensahkan anggota.
  7. Memperhatikan usul-usul dari anggota.
  8. Mengusulkan pemberhentian anggota.

BAB IX

KETENTUAN PENGURUS DAN KEPENGURUSAN

Pasal 25

Ketentuan mengenai pengurus adalah sebagai berikut :

  1. Semua personalia di semua tingkatan harus memliki kualifikasi kader BARA sesuai dengan tingkatannya.
  2. Mampu bekerja sama secara kolektif serta mengembangkan organisasi.
  3. Dapat meluangkan waktu dan sanggup bekerja aktif dalam melaksanakan tugas organisasi.
  4. Tidak merangkap jabatan struktural organisasi BARA.
  5. Semua personalia di semua tingkatan kepengurusan diutamakan sekurang-kurangnya berus 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 22

Ketentuan mengenai kepengurusan disemua tingkatan wajib menjaga dan mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan organisasi dan yang telah ditetapkan agar ditaati oleh anggota.

Pasal 23

  1. Ditingkat Pusat dibentuk Departemen, ditingkat Wilayah dibentuk Divisi, Daerah dibentuk Biro, ditingkat Cabang dibentuk Bidang dan ditingkat Ranting dibentuk Bagian.
  2. Departemen/Divisi/Biro/Bidang/Bagian adalah kelengkapan organisasi yang merupakan sarana pelaksanaan kegiatan dalam satuan administrasi kepengurusan.
  3. Departemen terdiri dari :
    1. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.
    2. Penerangan, penerbitan dan media massa.
    3. Hubungan antar lembaga.
    4. Pengabdian Masyarakat.
    5. Advokasi dan Hukum.
    6. Usaha dan Sarana.
    7. Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup.
    8. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
    9. Kerjasama Luar Negeri.
    10. Penelitian dan Pengembangan.
    11. Divisi dan Biro terdiri dari :
      1. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.
      2. Penerangan, penerbitan dan media massa.
      3. Hubungan antar lembaga.
      4. Pengabdian Masyarakat.
      5. Advokasi dan Hukum.
      6. Usaha dan Sarana.
      7. Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup.
      8. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
      9. Penelitian dan Pengembangan.
      10. Bidang dan Bagian terdiri dari :
        1. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.
        2. Hubungan antar lembaga.
        3. Pengabdian Masyarakat.
        4. Usaha dan Sarana.
        5. Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup.
        6. Jenis Departemen/Divisi/Biro/Bidang/Bagian dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB X

LEMBAGA, KOPERASI DAN YAYASAN

Pasal 24

  1. Lembaga merupakan bagian dari BARA yang bernama LASKAR Anti Penindasan Indonesia (API) yang kemudian disebut LASKAR API
  2. LASKAR API dibentuk untuk meningatkan peran anggota sesuai potensi masing-masing.
  3. Fungsi LASKAR API adalah menyelenggarakan kegiatan dalam bidang profesi, minat dan bakat dalam rangka memperluas jangkauan partisipasi kepada masyarakat
  4. Ketentuan tentang pembentukan, jenis dan mekanisme kerja LASKAR API diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 25

  1. Koperasi merupakan badan dilingkungan Keluarga Besar BARA dengan nama Koperasi Usaha Barisan Rakyat Anti Penindasan Indonesia disingkat KOBAR API.
  2. Kobar Api beranggotakan Keluarga Besar BARA.
  3. Kobar Api merupakan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
  4. Ketentuan tentang hubungan koperasi dan kepengurusannya, diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 26

  1. Yayasan adalah badan hukum tetap yang secara organisatoris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi Keluarga Besar BARA, dengan nama Yayasan Barisan Rakyat Anti Penindasan Indonesia kemudian disebut SASARAN API dan hanya ada di ditingkat pusat.
  2. SASARAN API merupakan mitra pergerakan Keluarga Besar BARA dalam menunjang tujuan organisasi.
  3. Ketentuan tentang mekanisme dan hubungan kerja Yayasan dengan kepengurusan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XI

PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 27

  1. Peserta Musyawarah Nasional, terdiri dari :
    a.   Dewan Pembina Pusat;
    b.   Pengurus Pusat;
    c.   Unsur Pengurus Wilayah;
    d.   Unsur Pengurus Daerah;
  2. Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa terdiri dari :
    a.   Dewan Pembina Pusat;
    b.   Pengurus Pusat;
    c.   Unsur Pengurus Wilayah;
    d.   Unsur Pengurus Daerah;
  3. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari :
    a.   Dewan Pembina Wilayah;
    b.   Pengurus Wilayah;
    c.   Unsur Pengurus Daerah;
    d.   Unsur Pengurus Cabang;

e.               Pengurus Pusat sebagai peninjau.

  1. Peserta Musyawarah Wilayah Luar Biasa terdiri dari :

a.   Dewan Pembina Wilayah;

b.   Pengurus Wilayah;

c.   Unsur Pengurus Daerah;

d.   Unsur Pengurus Canting;

e.   Pengurus Pusat sebagai peninjau.

  1. Peserta Mmusyawarah Daerah terdiri dari :

a.   Dewan Pembina Daerah;

b.   Pengurus Daerah;

c.   Unsur Pengurus Cabang;

d.   Unsur Pengurus Ranting;

e.   Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah,  sebagai peninjau.

  1. Peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa terdiri dari :

a.   Dewan Pembina Daerah;

b.   Pengurus Daerah;

c.   Unsur Pengurus Cabang;

d.   Unsur Pengurus Ranting;

e.   Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah,  sebagai peninjau.

  1. Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari :

a.   Dewan Pembina Cabang;

b.   Pengurus Cabang;

c.   Unsur Pengurus Ranting;

d.   Minimal 3 (tiga) orang Anggota dari setiap ranting;

e.   Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah  sebagai peninjau.

  1. Peserta Musyawarah Cabang Luar Biasa terdiri dari :

a.   Dewan Pembina Cabang;

b.   Pengurus Cabang;

c.   Unsur Pengurus Ranting;

d.   Minimal 3 (tiga) orang Anggota dari setiap ranting;

e.   Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah  sebagai peninjau.

  1. Peserta Musyawarah Ranting terdiri dari :

a.   Dewan Pembina Ranting;

b.   Pengurus Ranting;

c.   Unsur Pengurus Ranting;

d.   Anggota ranting;

e.   Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang  sebagai peninjau.

10.  Peserta Musyawarah Ranting Luar Biasa terdiri dari :

a.   Dewan Pembina Ranting;

b.   Pengurus Ranting;

c.   Unsur Pengurus Ranting;

d.   Anggota ranting;

e.   Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang  sebagai peninjau.

Pasal 28

  1. Peserta Rapat Pimpinan Pusat, terdiri dari :
    a.   Dewan Pembina Pusat;
    b.   Pengurus Pusat;
    c.   Unsur Pengurus Wilayah;
  2. Peserta Pimpinan Wilayah terdiri dari :
    a.   Dewan Pembina Wilayah;
    b.   Pengurus Wilayah;
    c.   Unsur Pengurus Daerah;
  3. Peserta Pimpinan Daerah terdiri dari :

a.   Dewan Pembina Daerah;

b.   Pengurus Daerah;

c.   Unsur Pengurus Cabang;

  1. Peserta Pimpinan Cabang terdiri dari :

a.   Dewan Pembina Cabang;

b.   Pengurus Cabang;

c.   Unsur Pengurus Ranting;

  1. Peserta Musyawarah Ranting terdiri dari :

a.   Dewan Pembina Ranting;

b.   Pengurus Ranting;

c.   Unsur Pengurus Ranting;

Pasal 29

  1. Peserta Rapat Kerja Pusat, terdiri dari :
    a.   Pengurus Pusat;
    b.   Unsur Pengurus Wilayah;
  2. Peserta Kerja Wilayah terdiri dari :
    a.   Pengurus Wilayah;
    b.   Unsur Pengurus Daerah;
  3. Peserta Kerja Daerah terdiri dari :

a.   Pengurus Daerah;

b.   Unsur Pengurus Cabang;

  1. Peserta Kerja Cabang terdiri dari :

a.   Pengurus Cabang;

b.   Unsur Pengurus Ranting;

  1. Peserta Musyawarah Ranting terdiri dari :

b.   Pengurus Ranting;

c.   Unsur Pengurus Ranting;

Pasal 30

Rapat Pengurus terdiri dari:

1. Rapat pengurus lengkap (pleno)
2. Rapat pengurus harian
3. Rapat pengurus lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 31

Rapat Dewan Pembina adalah Rapat Dewan Pembina

BAB XII

WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 33

  1. Wewenang Musyawarah Nasional meliputi :
    1. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    2. Menetapkan program umum dan kebijaksanaan organisasi;
    3. Menetapkan Dewan Pembina Pusat;
    4. Memilih, mengangkat dan menetapkan pengurus pusat;
    5. Menilai laporan pertanggung jawaban pengurus pusat;
    6. Menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu
    7. Munas dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
    8. Diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 34

  1. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah musyawarah tertinggi setingkat Munas.
  2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dilaksanakan apabila dipandang perlu.
  3. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan atas rekomendasi bersama antara Pengurus Pusat, Dewan Pembina atau usul sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pengurus Daerah.
  4. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 35

  1. 1. Wewenang Musyawarah Wilayah adalah :
    1. Menetapkan program umum dan kebijaksanaan organisasi;
    2. Menetapkan Dewan Pembina Wilayah;
    3. Memilih, mengangkat dan menetapkan Pengurus Wilayah;
    4. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Wilayah;
    5. Menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu
    6. Muswil dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali
    7. Diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah

Pasal 36

  1. Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah musyawarah tertinggi setingkat Muswil.
  2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dilaksanakan apabila dipandang perlu.
  3. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan atas rekomendasi bersama antara Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Pembina Wilayah atau usul sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pengurus Daerah.
  4. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 37

  1. 1. Wewenang Musyawarah Daerah adalah :
    1. Menetapkan program umum dan kebijaksanaan organisasi;
    2. Menetapkan Dewan Pembina Daerah;
    3. Memilih, mengangkat dan menetapkan Pengurus Daerah;
    4. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Daerah;
    5. Menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
    6. Musda dilaksanakan setiap 3 (empat) tahun sekali.
    7. Diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.

Pasal 38

  1. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah musyawarah tertinggi setingkat Muswil.
  2. Musyawarah Daerah Luar Biasa dilaksanakan apabila dipandang perlu.
  3. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan atas rekomendasi bersama antara Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Pembina Daerah atau usul sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pengurus Cabang.
  4. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.

Pasal 39

  1. 1. Wewenang Musyawarah Cabang adalah :
    1. Menetapkan program umum dan kebijaksanaan organisasi;
    2. Menetapkan Dewan Pembina Cabang;
    3. Memilih, mengangkat dan menetapkan Pengurus Cabang;
    4. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Cabang;
    5. Menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
    6. Musda dilaksanakan setiap 2 (empat) tahun sekali.
    7. Diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 40

  1. Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah musyawarah tertinggi setingkat Muswil.
  2. Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan apabila dipandang perlu.
  3. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas rekomendasi bersama antara Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Dewan Pembina Cabang atau usul sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pengurus Ranting.
  4. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 41

  1. 1. Wewenang Musyawarah Ranting adalah :
    1. Menetapkan program umum dan kebijaksanaan organisasi;
    2. Menetapkan Dewan Pembina Ranting;
    3. Memilih, mengangkat dan menetapkan Pengurus Ranting;
    4. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Ranting;
    5. Menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
    6. Musda dilaksanakan setiap 1 (empat) tahun sekali.
    7. Diselenggarakan oleh Pengurus Ranting.

Pasal 42

  1. Musyawarah Ranting Luar Biasa adalah musyawarah tertinggi setingkat Muswil.
  2. Musyawarah Ranting Luar Biasa dilaksanakan apabila dipandang perlu.
  3. Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat dilaksanakan atas rekomendasi bersama antara Pengurus Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, Dewan Pembina ranting atau usul sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota.
  4. Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Ranting.

Pasal 43

  1. Rapat-rapat Pimpinan ditingkat Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting, berwenang menetapkan/memutuskan hal-hal yang mendesak yang dihadapi oleh organisasi.
  2. Keputusan rapat-rapat pimpinan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga.
  3. Rapat-rapat pimpinan diselenggarakan oleh setiap tingkatan kepengurusan.

Pasal 44

  1. Wewenang Rapat Kerja Nasional meliputi :

a.   Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus Pusat.

b.   Menetapkan program kerja pengurus sebagai penjabaran program umum.

  1. Rapat Kerja Nasional sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
  2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 45

  1. Wewenang Rapat Kerja Wilayah meliputi :

a.   Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus Wilayah.

b.   Menetapkan program kerja pengurus sebagai penjabaran program umum.

  1. Rapat Kerja Wilayah sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
  2. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 46

  1. Wewenang Rapat Kerja Daerah meliputi :

a.   Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus Daerah.

b.   Menetapkan program kerja pengurus sebagai penjabaran program umum.

  1. Rapat Kerja Daerah sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
  2. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.

Pasal 47

  1. Wewenang Rapat Kerja Cabang meliputi :

a.   Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus Cabang.

b.   Menetapkan program kerja pengurus sebagai penjabaran program umum.

  1. Rapat Kerja Cabang sekurang-kurangnya enam bulan sekali.
  2. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 48

  1. Wewenang Rapat Kerja Ranting meliputi :

a.   Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus Ranting.

b.   Menetapkan program kerja pengurus sebagai penjabaran program umum.

  1. Rapat Kerja Daerah sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
  2. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Ranting.

BAB XIII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 49

Hak suara dan hak bicara bagi peserta musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah sebagai berikut :

  1. Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh seseorang peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.
  2. Hak suara dalam pengambilan suara untuk memilih calon Ketua Umum PP BARA hanya dimiliki oleh Wilayah berdasarkan aspirasi Daerah.
  3. Hak bicara adalah hak yang dimiliki oleh seorang peserta dalam mengemukakan pendapat, usul atau saran dalam setiap persidangan.

Pasal 44

  1. Musyawarah dan rapat-rapat seperti yang tersebut dalam Aanggaran Dasar adalah sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta.
  2. Pengambilan keputusan pada azasnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan, sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang hadir.

BAB XIV
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 45

  1. Iuran anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan usaha yang sah diatur dan dilaksanakan oleh organisasi.
  2. Kekayaan organisasi, adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang didapat melalui pemberian maupun usaha organisasi.

BAB XV

ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 46

  1. Bentuk, makna dan arti lambang BARA, Keluarga Besar BARA, dan Bendera BARA adalah seperti yang terlampir dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
  2. Ukuran lambang, bendera, stempel, seragam organisasi, dan kelengkapannya serta tata cara penggunaannya, diatur dalam peraturan organisiasi.

Pasal 47

  1. Hymne dan Mars Keluarga Besar BARA seperti yang terlampir dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
  2. Tata cara penggunaan Hymne dan Mars Keluarga Besar BARA diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XVI

P E N U T U P


Pasal 48

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam peraturan/keputusan-keputusan organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Anggaran Rumah Ttangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di    : Karawang

Pada tanggal     : 11 Maret 2010

Musyawarah Nasional I

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

BARISAN RAKYAT ANTI PENINDASAN INDONESIAAN

( LSM BARA)

Presidium :


Ketua/Anggota

Cepyan Lukmanul Hakim

Sekretaris / Anggota

Asep Toha. S.Ag

Anggota

Riki Fauzi Rahman, S.Sos

Jajang Sulaeman, S.Ag

Asep Jamaludin, SE

Kategori:Uncategorized
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: